LHOKSEUMAWE – Komisi
Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe meminta kepada para keuchik
(kepala desa) agar mengumumkan tentang rekrutmen petugas Panitia
Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilihan Gubernur/Wakil
Gubernur/Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada
masyarakat.
“Harus diketahui masyarakat tentang
rekrutmen PPS ini, sehingga mereka semua memiliki kesempatan untuk
menjadi penyelenggara pemilu,” ujar Ketua KIP Kota Lhokseumawe, Syahrir
M. Daud, kepada wartawan usai acara sosialisasi pembentukan PPS untuk
Pilkada 2017 di di Gedung Hasbi Ash Shiddieqy Lhokseumawe, Senin (20/6).
Menurutnya, pengumuman rekrutmen petugas
PPS berlangsung 21 Juni sedangkan berkas persyaratan harus dikembalikan
29 Juni 2016. Dalam hal ini, geusyik diminta memilih orang-orang yang
berkualitas dan mampu mengemban tugas sebagai petugas PPS sebanyak enam
orang.
“Pimpinan desa lebih tahu masyarakatnya,
karena itu kita minta sebanyak enam orang setiap desa, setelah kita
seleksi menjadi tiga orang tiap desa sedangkan tiga lainnya sebagai
cadangan, juga ada kemungkinan menjadi petugas KPPS untuk menyukseskan
Pilkada walikota dan wakil walikota Lhokseumawe 2017 mendatang,” tandas
pria yang akrab disapa Tgk Matang ini.
Sosialiasi pembentukan PPS dibuka Ketua
KIP Lhokseumawe, Syahrir M Daud, dan diikuti sebanyak 68 kepala desa
(keuchik) dari empat kecamatan di Lhokseumawe. Turut hadir Komisioner
KIP yaitu Yuswardi Mustafa SAg M.Kom.I, Abdul Hakim SE, Dedy Syahputra
SH MH, Armia M. Nur dan Sekretaris KIP Muhammad Rizal, M.Si.
Tahapan
Dalam sosialisasi di bahasa mengenai
tahapan, program dan jadwal pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Lhokseumawe, mengenai pencalonan perseorangan (independen) dan
pembentukan PPS.
Disisi lain, disingggung mengenai
potensi adanya pemilih tidak terdaftar pada Pilkada serentak, pihak KIP
Lhokseumawe menyatakan terus melakukan sosialisasi. Oleh sebab itu,
pihaknya meminta kepala desa untuk menyukseskan pilkada dengan mengajak
masyarakat menggunakan hak pilih saat pelaksanaan Pilkada.
Keuchik Hagu Teungoh, Banda Sakti, Imran
mengungkapkan pemutakhiran data pemilih menjadi persoalan cukup rumit,
karena jumlah pemilih cukup besar tetapi terkadang kurang akurat. Oleh
sebab itu, pihaknya menyatakan sudah membuat data base yang benar-benar
akurat, karena pendataan penduduk dilakukan secara komputerisasi,
sehingga penduduk yang sudah meninggal dikeluarkan. “Ini sudah mulai
kami lakukan sebagai tanggung jawab kami di desa,”ujarnya.
Untuk mengantisipasi pemilih yang tidak
terdaftar, disebutkan bahwa undangan sehari sebelum hari H harus sampai
kepada pemilih, dan mengenai data, KIP menggunakan data penduduk dari
Mendagri, yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran.
EmoticonEmoticon